SK Mendagri Menutup Babak Drama Kekuasaan

Oleh:  Agussalim  Dg Ngago

Semua yang diawali pasti akan ada akhirnya. Tak terkecuali soal politik. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ujung dari politik itu adalah tawar-menawar atau bargaining, itu hal wajar dan senantiasa mewarnai setiap percaturan politik di semua tingkatan. Sikap apriori dalam politik kurang lazim, karena itu menunjukkan kebekuan untuk mencari jalan kompromi. Bukankah politik itu adalah cara, bukan teori baku yang harus diikuti? Politik itu amat fleksibel karena muaranya adalah perjuangan untuk dapat atau ikut menikmati kue kekuasaan.

Mengapa gegap gempita politik senantiasa terjadi? Karena politik bukan hanya sekadar adu gagasan dan ketangkasan strategi, juga memengaruhi orang lain atau bahkan massa sebagai basis meraih suara dalam proses demokrasi. Salah satu pilarnya adalah partai politik, pada saat yang sama, pilar lain demokrasi yaitu media massa turut memberi andil yang kuat dalam 'menjinakkan pikiran nakal' kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Karena itu partai politik dan media massa saling membutuhkan.

Jika kita kembali pada apa yang terjadi di Kabupaten Gowa beberapa bulan terakhir, sebenarnya semua bisa dikomunikasikan dengan baik dan dicarikan alternatif solusi untuk meredam gejolak yang lebih besar. Tetapi ada ego yang terlalu dominan dibandingkan mengedepankan komunikasi. Silaturahmi politik itu bisa dibangun atas dasar saling memerlukan dan menjalin kerja sama yang baik. Politik itu selain kepentingan, komunikasi merupakan hal yang urgen. Tetapi nampaknya ada yang tersumbat atau mungkin ada yang sengaja menutup ruang terjadinya pembicaraan dari hati ke hati.

Kini, ruang itu telah selesai. Hiruk pikuk itu telah berakhir secara hukum.

Babak Akhir: SK Mendagri Terbit

Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3256 Tahun 2026 tentang pemberhentian Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. 

SK tersebut mengakhiri masa jabatan Husniah periode 2025-2030 yang baru berjalan sejak pelantikan 20 Februari 2025. Dalam SK yang sama, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa. 6834

Ini bukan keputusan tiba-tiba. Ini adalah puncak dari proses konstitusional yang panjang dan melelahkan.

Prosesnya bermula dari gelombang unjuk rasa masyarakat pada Mei 2026. DPRD Gowa yang terdiri dari 45 anggota dari tujuh fraksi kemudian membentuk Pansus Hak Angket pada 26 Mei 2026. Isu yang menjadi sorotan antara lain dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar, dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait pencabutan beasiswa doktoral, hingga dugaan pelanggaran etika jabatan. 

Hasilnya, pada 23 Juli 2026 DPRD Gowa mengeluarkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang memutuskan pemberhentian Bupati, dan pada 12 Agustus 2026 berkas itu dikirim ke Mahkamah Agung untuk uji pendapat. Pada 1 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026. Dari putusan MA itulah, bola ada di Kemendagri. Dan hanya dalam dua hari, Mendagri meneken SK pemberhentian. 2c634dee

Di luar proses politik, Sitti Husniah juga tengah menghadapi proses hukum pidana. Kortastipidkor Polri telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan, pungutan liar, gratifikasi, dan TPPU terkait perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan nilai yang ditaksir Rp1,1 miliar. 4dee

Artinya, pemberhentian ini bukan bersifat sementara karena status tersangka, tetapi pemberhentian permanen sebagai konsekuensi dari Hak Menyatakan Pendapat DPRD yang telah diuji dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Sifatnya final dan mengikat.

Saatnya Rekonsiliasi

Kini polemik harus disudahi. Kita tidak perlu lagi mengulas siapa salah siapa benar. Dalam politik tidak ada istilah kalah dan menang yang abadi. Politik selalu bermuara pada kepentingan, dan ketika satu lembaga politik mempersoalkan kinerja pejabat politik, itu adalah hal biasa. Politisasi adalah keniscayaan.

Yang terpenting sekarang adalah memastikan transisi pemerintahan berjalan tertib. Sebagaimana amanat Pasal 87 dan 88 UU No.23 tentang Pemerintahan Daerah, ketika kepala daerah berhenti, wakilnya menjalankan tugas hingga dikukuhkannya pejabat definitif. Mendagri sendiri menjelaskan, untuk menjadi Bupati definitif harus ada usulan rapat paripurna DPRD terlebih dahulu.

Maka, ada tiga langkah strategis yang seyogyanya segera dilakukan oleh Plt. Bupati Gowa:

Pertama, melakukan konsolidasi internal total. Menciptakan harmonisasi hubungan dengan para stakeholder, baik internal birokrasi maupun eksternal. Luka politik di internal ASN akibat mutasi dan pemberhentian pejabat sebelumnya harus segera dipulihkan.

Kedua, meninjau segera keputusan-keputusan pemberhentian para pejabat yang dilakukan bupati sebelumnya dengan memperhatikan kompetensi dan kinerja. Memulihkan harkat dan martabat mereka dengan menempatkan pada jabatan sesuai kebutuhan birokrasi, bukan karena like and dislike.

Ketiga, memberi komitmen kepada rakyat Gowa untuk senantiasa menjaga situasi keamanan dan stabilitas politik serta berupaya keras memberi pelayanan terbaik dan membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat.

Upaya hukum melalui PTUN untuk menguji keabsahan SK tentu masih terbuka sebagai hak warga negara. Tetapi perlu diingat, SK Mendagri ini diterbitkan atas dasar pendapat hukum Mahkamah Agung yang sifatnya final. Artinya secara mekanisme peraturan perundang-undangan, prosedur pemberhentian sudah sesuai.

Sekarang saatnya Plt. Bupati Gowa berupaya melakukan rekonsiliasi baik di jajaran internal pemerintahan, maupun pihak-pihak yang saling berseberangan di luar. Mari kita sudahi polemik yang tak berujung. Silang pendapat cukup di warung kopi saja.

Gowa harus kembali bekerja. Rakyat menunggu pelayanan, bukan drama.

*) Akademisi, Pemerhati  Masalah  Politik
Mantan Dekan Fisipol Univ. Pepabri Mks.