Video Lama Anggota Polresta Gowa Kembali Viral, Tes Urine Positif Sabu, Propam Siapkan Sidang Etik

GOWA, ZATERANEWS.COM — Video yang mengaitkan seorang anggota Polresta Gowa dengan dugaan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Dangko, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kembali beredar di media sosial. Menanggapi viralnya rekaman tersebut, Polresta Gowa memastikan bahwa peristiwa itu merupakan kejadian Agustus 2026 yang telah ditangani Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Dalam penanganan internal, anggota berinisial BRIPKA ZLF diketahui diamankan Propam pada 2 Agustus 2026 di sebuah tempat kos di Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Dari hasil pemeriksaan awal, tes urine terhadap yang bersangkutan menunjukkan hasil positif mengandung metamfetamin atau zat aktif narkotika jenis sabu.

Namun, Polresta Gowa menegaskan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Proses penegakan disiplin dan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih menjadi bagian dari langkah internal yang harus dituntaskan.

Diamankan Setelah Mangkir Tugas Lebih dari 30 Hari

Pengamanan BRIPKA ZLF dipimpin langsung Kasi Propam Polresta Gowa, AKP Suhardi, S.H.I., setelah menerima informasi keberadaan personel tersebut dari seorang anggota Brimob Polda Sulsel.

Langkah itu dilakukan menyusul ketidakhadiran BRIPKA ZLF dalam tugas kedinasan selama lebih dari 30 hari berturut-turut. Keberadaannya bahkan tidak diketahui pihak keluarga.

Saat diamankan, petugas turut menyita sejumlah barang, yakni dua sachet kecil yang diduga berisi sabu, satu alat isap atau bong, satu unit laptop, satu telepon genggam, satu bilah badik, dan satu bilah golok.

Setibanya di Mapolresta Gowa, yang bersangkutan menjalani pemeriksaan awal, termasuk tes urine oleh personel Sidokkes Polresta Gowa. Hasilnya dinyatakan positif mengandung metamfetamin.

Ditempatkan di Patsus, Proses Disiplin dan Etik Berjalan

Kasi Propam Polresta Gowa AKP Suhardi menegaskan, institusinya telah mengambil langkah pengamanan dan pemeriksaan sejak informasi keberadaan anggota tersebut diterima.

Menurutnya, tidak ada toleransi terhadap personel yang melakukan pelanggaran, terlebih jika berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika.

"Sejak awal, kami telah melakukan langkah pengamanan dan pemeriksaan terhadap personel yang bersangkutan. Kami tegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, terlebih jika berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika," tegas Suhardi.

Dalam proses penanganan internal, BRIPKA ZLF telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) selama 30 hari dan diproses melalui perkara pelanggaran disiplin terkait ketidakhadirannya dalam tugas kedinasan.

Propam juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah selama beberapa bulan.

Selain itu, terdapat laporan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil penyelidikan Unit Paminal Sipropam Polresta Gowa.

Propam Diminta Tuntaskan Penanganan

Polresta Gowa menyatakan proses perkara disiplin dan Kode Etik Profesi Polri masih berjalan. Propam berkomitmen menuntaskan pemeriksaan dan pemberkasan guna memberikan kepastian hukum.

Suhardi juga menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan internal berlaku bagi seluruh personel tanpa pengecualian.

"Penegakan disiplin dan kode etik berlaku bagi seluruh personel tanpa terkecuali. Kami tidak akan menutup-nutupi setiap pelanggaran yang dilakukan anggota," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Propam menjadwalkan sidang pelanggaran disiplin terhadap BRIPKA ZLF pada Selasa, 10 November 2026, sekaligus mempercepat penyelesaian pemberkasan perkara Kode Etik Profesi Polri.

Kembali viralnya video tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan dugaan pelanggaran oleh aparat tidak cukup hanya dengan pernyataan bahwa perkara telah diproses. Masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai hasil akhir pemeriksaan dan sanksi yang dijatuhkan.

Polresta Gowa mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, komitmen menjaga kepercayaan publik harus dibuktikan melalui penegakan aturan yang profesional, transparan, dan akuntabel.