Di Hadapan BKN, BKPSDM Bone Paparkan Peta Talenta 14.785 ASN, Wabup Tegaskan Komitmen Sistem Merit

MAKASSAR, ZATERANEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Bone memaparkan progres pembangunan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) di hadapan tim penilai Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Expose Pembangunan Manajemen Talenta yang berlangsung di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, 25–26 Agustus 2026.

Dalam forum tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, membeberkan pemetaan sumber daya ASN yang menjadi fondasi penerapan sistem merit di lingkungan Pemkab Bone. Sementara Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi yang dimiliki.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Kepala BKN Suharmen, jajaran deputi dan direktur di lingkungan BKN, serta tim penilai manajemen talenta nasional.

Dalam sambutannya, Suharmen mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Bone yang dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen talenta sebagai bagian dari transformasi birokrasi.

Menurutnya, keberhasilan manajemen talenta bertumpu pada tiga pilar utama, yakni tata kelola, sistem informasi, serta data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan kepegawaian.

“Penempatan ASN harus berbasis kompetensi, potensi, dan kinerja. Dengan begitu, birokrasi dapat bergerak lebih efektif dalam mendukung target pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa pembangunan manajemen talenta merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kinerja.

Ia menilai pencapaian visi pembangunan daerah membutuhkan ASN yang ditempatkan sesuai kapasitas dan kompetensinya.

“Prinsip the right person in the right place harus menjadi dasar dalam pengelolaan ASN. Karena itu, manajemen talenta menjadi strategi penting untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan aparatur terbaik yang dimiliki daerah,” kata Andi Akmal.

Pada kesempatan tersebut, Edy Saputra Syam memaparkan data ASN Kabupaten Bone yang saat ini berjumlah 14.785 orang, terdiri atas 5.908 PNS, 4.500 PPPK penuh waktu, dan 4.377 PPPK paruh waktu.

Khusus kelompok PNS, terdapat 34 pejabat pimpinan tinggi (JPT), 241 administrator, 508 pengawas, 4.275 pejabat fungsional, dan 850 pelaksana. Seluruh data tersebut menjadi basis penyusunan talent pool dan perencanaan kebutuhan jabatan di masa mendatang.

BKPSDM Bone juga mengidentifikasi sejumlah jabatan yang saat ini kosong dan membutuhkan pengisian melalui mekanisme yang sesuai dengan sistem merit. Pada level JPT terdapat dua jabatan yang lowong, yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selain itu, terdapat lima jabatan administrator yang juga teridentifikasi kosong akibat pensiun maupun rotasi pejabat sebelumnya.

Menurut Edy, pembangunan manajemen talenta tidak hanya berfungsi memetakan ASN berpotensi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan suksesi kepemimpinan, pengembangan karier, serta penguatan organisasi.

“Melalui manajemen talenta, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan organisasi, memetakan talenta terbaik, menyiapkan kandidat suksesor, sekaligus menyusun program pengembangan yang tepat bagi ASN,” jelasnya.

Hasil pemetaan yang dilakukan BKPSDM Bone menunjukkan sebaran talenta ASN berdasarkan kombinasi kinerja dan potensi. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan kandidat suksesor untuk kebutuhan jabatan strategis di masa depan.

Pemkab Bone juga menyiapkan berbagai program pengembangan ASN, mulai dari coaching, mentoring, hingga pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi talenta yang masuk kategori pengembangan dan retensi.

Melalui pembangunan manajemen talenta tersebut, Pemkab Bone berharap pengelolaan ASN semakin objektif, transparan, dan berbasis data, sehingga aparatur yang memiliki kompetensi terbaik dapat ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. (*)