Saat APBD Gowa Dipertanyakan, DPRD Justru Kosong di Forum Akademik

MAKASSAR, ZATERANEWS.COM — Ruang dialog yang seharusnya menjadi momentum mempertemukan eksekutif dan legislatif untuk membahas kondisi APBD Kabupaten Gowa justru berlangsung tanpa kehadiran DPRD Gowa.

Dalam diskusi bertajuk “Apa Kabar APBD Gowa?” yang digelar Forum Dosen Sulawesi Selatan bersama Tribun Timur, tak satu pun anggota maupun perwakilan resmi DPRD Gowa terlihat hadir. Padahal, forum tersebut secara khusus membahas kondisi APBD Perubahan 2026 dan arah penyusunan RAPBD 2027 yang saat ini menjadi perhatian publik.

Sebaliknya, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, hadir langsung memaparkan kondisi terkini pengelolaan anggaran daerah di hadapan akademisi, guru besar, aktivis NGO, pengamat pemerintahan, dan media.

Diskusi dipimpin Ketua Forum Dosen Sulawesi Selatan, Adi Surya Culla, yang menilai forum tersebut sebagai ruang penting untuk membuka komunikasi publik mengenai persoalan anggaran daerah.

Dalam pemaparannya, Husniah mengungkapkan bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 hingga kini belum rampung dan belum dapat diajukan untuk dibahas bersama DPRD Gowa. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi belum optimalnya pelaksanaan tugas sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk Sekretariat Daerah, Bappeda, dan BPKD.

Persoalan yang sama, kata Husniah, turut berdampak pada proses penyusunan RAPBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2027.

Pemaparan tersebut memantik perhatian peserta diskusi. Sebab, isu yang dibahas bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut arah pembangunan daerah dan pelayanan publik yang akan dirasakan masyarakat Gowa.

Karena itu, absennya DPRD Gowa menjadi sorotan sejumlah peserta forum. Mereka menilai kehadiran lembaga legislatif penting untuk memberikan pandangan, klarifikasi, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik terkait dinamika penganggaran daerah.

“Sayang sekali DPRD tidak hadir. Ini sebenarnya momentum yang baik untuk mendengarkan langsung penjelasan Bupati sekaligus memberikan pandangan atau klarifikasi dari perspektif DPRD,” ungkap salah seorang peserta diskusi.

Bagi kalangan akademisi yang hadir, forum tersebut seharusnya menjadi ruang pertemuan dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penyusunan anggaran Kabupaten Gowa.

Namun hingga diskusi berakhir, kursi DPRD Gowa tetap kosong.

Akibatnya, pembahasan mengenai kondisi APBD Perubahan 2026 dan RAPBD 2027 hanya berlangsung dari satu sisi. Publik mendengar penjelasan pemerintah daerah, tetapi tidak memperoleh pandangan langsung dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan.

Absennya DPRD dalam forum akademik tersebut akhirnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan kehadiran fisik. Lebih jauh, kondisi itu dinilai sebagai hilangnya kesempatan membangun komunikasi terbuka mengenai salah satu isu paling strategis di Kabupaten Gowa, yakni masa depan anggaran daerah yang akan menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. (*)