Bone Benahi Data Kemiskinan, Wabup: Bantuan Harus Sampai ke Warga yang Berhak

BONE, ZATERANEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Bone mulai memperkuat basis data kesejahteraan masyarakat sebagai langkah memastikan program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Melalui Aplikasi Sipakatau, data kependudukan, bantuan sosial, hingga kondisi kesejahteraan warga diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat menjadi acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, saat membuka sosialisasi dan peluncuran Aplikasi Sipakatau di Gedung PKK Kompleks Kantor Bupati Bone, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan, khususnya dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bone.

"Zalim rasanya jika masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara pemerintah tidak memiliki data yang akurat. Karena itu seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Andi Akmal.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, tetapi harus dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan yang terukur.

"Kalau angka kemiskinan bisa turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, itulah bukti bahwa program pemerintah berjalan efektif," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmi, menjelaskan Aplikasi Sipakatau dikembangkan untuk mendukung integrasi data kesejahteraan sosial sekaligus memperkuat pelaksanaan program jaminan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat.

Sebanyak 372 enumerator desa dan kelurahan diterjunkan untuk melakukan pemutakhiran data di lapangan. Dari proses tersebut, sekitar 7.000 data warga telah diverifikasi dan diperbarui guna memastikan validitas informasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Data yang terkumpul nantinya juga akan menjadi dasar kerja sama lintas sektor, termasuk dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal.

Selain itu, Pemkab Bone menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak melalui berbagai program bantuan yang berbasis pada data yang akurat dan terbarukan.

Dengan sistem data yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap setiap program pembangunan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone. (*)