Kelangkaan BBM dan LPG di Bone Disorot, Wabup Minta Dugaan Mafia Distribusi Diusut

BONE, ZATERANEWS.COM — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bone mulai mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah pasokan, tetapi berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor transportasi, pertanian hingga perikanan.

Merespons banyaknya keluhan warga, Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapim Kantor Bupati Bone, Rabu (29/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemkab Bone menegaskan akan menelusuri secara menyeluruh penyebab terganggunya distribusi BBM dan LPG yang belakangan memicu antrean dan keresahan masyarakat.

Andi Akmal menilai persoalan energi tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat dan stabilitas harga barang di pasaran.

Karena itu, ia meminta seluruh instansi terkait memperkuat pengawasan serta membuka ruang koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak Pertamina guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

Yang menarik, Wakil Bupati secara terbuka meminta agar setiap indikasi penyimpangan dalam rantai distribusi BBM maupun LPG ditelusuri hingga tuntas.

“Apabila memang ada indikasi praktik mafia BBM yang menyebabkan terganggunya distribusi dan merugikan masyarakat, maka harus ditemukan dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Distribusi BBM harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bone tidak ingin kelangkaan BBM dan LPG hanya dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan harus dipastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat di balik terganggunya distribusi.

Selain fokus pada distribusi energi, rapat TPID juga membahas dampak kelangkaan BBM dan LPG terhadap inflasi daerah. Pemerintah menilai ketersediaan energi memiliki pengaruh besar terhadap biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan masyarakat.

Pemkab Bone menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Langkah pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat hingga pasokan BBM dan LPG kembali normal.

Rapat tersebut dihadiri para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam pengawasan dan distribusi energi di Kabupaten Bone.