Wabup Bone Ingatkan Dana BOSP Bukan Sekadar Anggaran, Tapi Amanah untuk Pendidikan

BONE, ZATERANEWS.COM – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone. Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, mengingatkan seluruh kepala sekolah dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar mengelola anggaran pendidikan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Dana BOSP yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Bone di Hotel Helios, Selasa (21/7/2026).

Menurut Andi Akmal Pasluddin, Dana BOSP bukan sekadar anggaran rutin yang diterima sekolah setiap tahun, melainkan amanah negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

"Dana BOSP harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan," tegasnya.

Wakil Bupati menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Menurutnya, masih banyak persoalan pengelolaan anggaran yang berawal dari lemahnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu, kegiatan asistensi dan pendampingan menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kapasitas para pengelola Dana BOSP.

Ia juga mengapresiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone yang mengambil peran aktif melalui kegiatan pendampingan tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan anggaran pendidikan.

"Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pengelola Dana BOSP memiliki pemahaman yang sama sehingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan," ujarnya.

Andi Akmal menilai keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bergantung pada kualitas tata kelola serta integritas para pengelolanya.

Karena itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah dan pengelola PKBM memanfaatkan forum asistensi tersebut untuk memperkuat kompetensi, meningkatkan integritas, dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone itu diikuti para kepala sekolah, pengelola PKBM, serta pemangku kepentingan bidang pendidikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Bone.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pendampingan terkait mekanisme pengelolaan Dana BOSP sesuai regulasi terbaru, termasuk penguatan aspek administrasi, pengawasan, dan pelaporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap pengelolaan Dana BOSP semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung lahirnya layanan pendidikan yang berkualitas, berintegritas, serta berdaya saing bagi generasi masa depan Bone.