LP KPK Sulsel Bidik Kasus Tanah hingga Dugaan Penyimpangan Anggaran, Pengurus Diminta Siap Turun Lapangan

MAKASSAR, ZATERANEWS.COM — Komisi Nasional Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP KPK) Wilayah Sulawesi Selatan mulai memetakan sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Mulai dari sengketa dan mafia tanah di Makassar, dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah instansi pemerintah, hingga laporan masyarakat terkait penipuan dan penggelapan dana koperasi.

Pemetaan itu mengemuka dalam rapat konsolidasi pengurus Komnas LP KPK Sulsel yang digelar di Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (8/9/2026).

Pengurus Diminta Tidak Gentar Menghadapi Oknum Pejabat

Ketua Koordinator Divisi Komnas LP KPK Sulsel, Ridwan Saleh, SH, MH, menegaskan bahwa seluruh pengurus harus memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama saat berhadapan dengan oknum pejabat yang diduga terlibat dalam persoalan yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, fungsi kontrol sosial tidak boleh berhenti hanya pada laporan atau aduan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah investigatif yang terukur dan sesuai aturan.

Ridwan juga mengingatkan seluruh pengurus agar tetap berhati-hati dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan bantuan dana atau persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Data Jadi Senjata Utama Sebelum Turun Investigasi

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) LP KPK, Suhendra, S.Sos, menekankan pentingnya penguatan data sebelum tim melakukan investigasi lapangan.

Menurutnya, setiap kasus harus diawali dengan pengumpulan informasi yang lengkap, termasuk penyusunan daftar kasus yang sedang ditangani dan pemetaan tingkat urgensinya.

"Dengan data yang lengkap, tim akan lebih mudah menentukan langkah tindak lanjut dan skala prioritas penanganan," ungkapnya.

Suhendra menilai salah satu isu yang patut mendapat perhatian serius adalah maraknya persoalan pertanahan di Kota Makassar yang kerap memunculkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Anggaran untuk Rakyat Jadi Fokus Pengawasan

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta rapat juga mengangkat berbagai persoalan yang dinilai layak menjadi fokus kerja LP KPK ke depan.

Beberapa di antaranya menyangkut dugaan pengelolaan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Isu penyaluran bantuan sosial, penggunaan anggaran publik, hingga peredaran rokok ilegal turut masuk dalam daftar perhatian yang akan dikaji lebih lanjut oleh lembaga tersebut.

Pengurus menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

LP KPK Pelajari Dugaan Penipuan KSP Multiguna

Dalam rapat itu, Staf Divisi Invit Tipikor, Agustika turut mengajukan beberapa kasus yang dinilai membutuhkan perhatian dan pendampingan lembaga.

Salah satunya adalah dugaan penipuan dan penggelapan dana pada KSP Multiguna yang sebelumnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

LP KPK menyatakan akan mempelajari substansi laporan tersebut dan membuka ruang untuk memberikan pendampingan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga.

Konsolidasi Berakhir dengan Instruksi Kerja Lapangan

Menutup rapat, Ridwan Saleh meminta seluruh jajaran pengurus tidak hanya aktif dalam forum diskusi, tetapi juga siap bekerja langsung di lapangan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan LP KPK harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pengawasan yang nyata, berbasis data, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan publik.

Rapat konsolidasi tersebut dihadiri antara lain Ketua Koordinator Divisi Ridwan Saleh, Sekretaris Koordinator Divisi Haminah Lallo, Wakil Direktur Tipikor Suhendra, Timsus Investigasi Tipikor Andi Nawir, Staf Divisi Investigasi Rosniati, serta Staf Divisi Investigasi Tipikor Nursyahril, Staf Divisi Investigasi Tipikor, Agustika, H Mustakim, Darwin, Andi Zainal Abidin, Andi Bustan, AS Harianto  (*)